businesscarddiscounts.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat efisiensi ekonomi melalui sektor logistik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menetapkan target ambisius untuk menekan biaya logistik nasional secara signifikan. Dari posisi saat ini yang mencapai 14,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), biaya ini diharapkan dapat turun menjadi 12,5 persen, sebelum akhirnya mencapai target 8 persen dari PDB pada tahun 2030. Pernyataan ini disampaikan Airlangga dalam sebuah acara di Graha Sawala, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.
Target yang ditetapkan oleh Airlangga ini menunjukkan percepatan signifikan, melampaui proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menargetkan pencapaian serupa pada tahun 2045. Menurutnya, percepatan penurunan biaya logistik menjadi krusial agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Banyak di antara mereka telah berhasil menekan biaya logistik hingga di bawah 10 persen, sebuah standar yang perlu segera dikejar Indonesia demi meningkatkan daya saing.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tengah mempersiapkan serangkaian langkah strategis. Salah satunya adalah rencana penerbitan paket deregulasi kebijakan logistik pada November 2025. Deregulasi ini mencakup perubahan penting pada rasio harga ekspor dan impor. Menteri Airlangga menjelaskan, skema saat ini yang menggunakan ekspor Free On Board (FOB) dan impor Cost, Insurance, and Freight (CIF) dinilai kurang menguntungkan. Meskipun impor akan tetap menggunakan CIF, ia menegaskan pentingnya meninjau ulang skema ekspor FOB untuk menghindari pemberian keuntungan berlebih kepada pihak lain, sehingga nilai tambah dapat dioptimalkan di dalam negeri.
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penurunan biaya logistik akan secara langsung memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Langkah efisiensi ini juga diharapkan mampu menjadi kompensasi efektif terhadap dampak ‘perang tarif’ yang bersifat sementara (temporary charging) yang kerap membebankan biaya hingga 10 persen. Dengan logistik yang lebih efisien, produk-produk Indonesia akan lebih kompetitif di pasar internasional.
Selain fokus pada deregulasi, pemerintah juga tengah merumuskan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk memperkuat sistem logistik nasional secara menyeluruh. Perpres ini akan menjadi payung hukum bagi tiga pilar utama kebijakan. Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas logistik guna memastikan kelancaran arus barang. Kedua, integrasi dan digitalisasi layanan untuk meminimalkan birokrasi dan meningkatkan transparansi. Dan ketiga, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik, memastikan kualitas layanan yang prima dan SDM yang kompeten.
Dalam konteks yang lebih luas, Airlangga turut menyoroti signifikansi kemitraan ekonomi antarnegara sebagai faktor penting dalam upaya menekan biaya logistik. Menurutnya, melalui pembukaan pasar yang lebih luas dan peningkatan kualitas sistem logistik, masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung berupa akses terhadap barang dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan efisien.
Pada akhirnya, efisiensi logistik ini akan memberikan dampak berantai yang positif dan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan menjadi magnet bagi investasi, yang pada gilirannya akan memicu penciptaan lebih banyak lapangan kerja. Seluruh upaya ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Pilihan editor: Sebab-sebab Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil Melambat
Tinggalkan komentar