businesscarddiscounts.com – , Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan menaikkan gaji hakim secara drastis, dengan kenaikan tertinggi mencapai 280 persen. Keputusan ini diumumkan dalam pidatonya saat pengukuhan hakim Mahkamah Agung di Jakarta pada Kamis, 12 Juni 2025, menandai berakhirnya penantian panjang selama delapan belas tahun tanpa adanya penyesuaian gaji, bahkan tiga atau lima persen sekalipun. Kenaikan signifikan ini secara khusus menyasar hakim yang berada di jenjang paling junior.
Menurut Presiden Prabowo, kebijakan ini bukanlah bentuk pemanjaan, melainkan sebuah strategi fundamental untuk memperkokoh integritas sistem hukum nasional. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pejabat publik yang mengkhianati kepercayaan negara melalui praktik korupsi dan kebohongan. Kendati demikian, Prabowo tetap optimistis bahwa dengan sistem yudikatif yang kuat dan independen, Indonesia mampu menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh.
“Banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya. Tapi jangan khawatir, dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum,” ujarnya. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menertibkan negara melalui penegakan hukum yang tegas dan sistem peradilan yang bersih. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Polri, TNI, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum akan bersinergi mendukung agenda besar ini demi mewujudkan sistem hukum yang baik bagi Indonesia.
Kasus Hakim Lancung
Kenaikan gaji hakim yang luar biasa besar ini, tak pelak, datang di tengah sorotan tajam atas berbagai kasus dugaan kecurangan atau ‘hakim lancung’ yang mencoreng institusi peradilan. Salah satu contoh mencolok adalah kasus Zarof Ricar, seorang bekas petinggi Mahkamah Agung, yang ditemukan memiliki uang tunai hampir Rp 1 triliun dan 50 kg emas batangan di brankasnya. Zarof menjadi tersangka dalam kasus suap hakim yang memvonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya. Tiga hakim yang menangani perkara, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, beserta Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono, diketahui kongkalikong dengan pengacara Lisa Rachmad untuk membebaskan terdakwa dengan imbalan miliaran rupiah.
Belum selesai penyidikan kasus di Surabaya, Kejaksaan Agung kembali mengungkap dugaan suap fantastis senilai Rp 60 miliar terkait jual beli putusan ontslag di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan sidang korupsi minyak sawit dengan terdakwa korporasi besar seperti PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, dua pengacara Ariyanto dan Marcella Santoso, serta panitera PN Jakarta Pusat Wayu Gunawan, bersama majelis hakim Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, bersekongkol memberikan putusan lepas kepada ketiga korporasi tersebut dengan imbalan Rp 60 miliar.
Sebelumnya, Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan bersama-sama dengan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Dadan Tri Yudianto juga menerima suap senilai Rp11,2 miliar. Suap ini terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, yang diberikan oleh debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka agar Hasbi Hasan dan Dadan mengupayakan pengabulan permohonan kasasi Nomor: 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman oleh hakim agung. Tak hanya itu, Sekretaris MA sebelumnya, Nurhadi, juga diseret KPK ke pengadilan atas kasus penerimaan suap senilai lebih dari Rp 80 miliar, di mana ia divonis 6 tahun penjara, setengah dari tuntutan jaksa.
Banyak yang Optimistis
Meski banyak contoh kasus kecurangan hakim yang terungkap, kenaikan gaji yang begitu fantastis ini disambut positif oleh berbagai pihak. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kebijakan pemerintah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen dapat menjadi motivasi kuat bagi reformasi sistem kehakiman di Tanah Air secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa sistem punishment dan reward adalah elemen penting untuk perbaikan tata kelola promosi dan kinerja.
Puan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran strategis lembaga peradilan dalam menjaga supremasi hukum. “Kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi sebagai ikhtiar memperkuat pilar peradilan dan menjaga supremasi hukum,” ujarnya. Puan juga memandang kebijakan ini sejalan dengan semangat memperkuat sistem hukum nasional dan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong profesionalisme hakim dalam menegakkan hukum secara adil. Ia berharap, dengan kesejahteraan yang lebih layak, hakim dapat menjalankan tugas secara independen, namun tetap mengingatkan agar kenaikan gaji ini dibarengi dengan peningkatan kinerja demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Tanah Air.
Senada, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan menilai keputusan Presiden Prabowo merupakan langkah progresif yang fundamental untuk memperbaiki fondasi keadilan dari akar rumput. Ia menyoroti fokus kebijakan pada peningkatan kesejahteraan para hakim muda, khususnya yang bertugas di daerah, sebagai langkah yang sangat strategis. Ali menjelaskan bahwa wajah keadilan di Indonesia bukan hanya ditentukan oleh gedung-gedung megah di kota besar, melainkan juga oleh integritas dan kesejahteraan para hakim muda di pelosok negeri.
Menurut Ali, selama ini beban profesional yang dipikul para hakim muda sangat besar, lantaran seringkali harus memutus perkara yang bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, sementara kondisi hidup mereka jauh dari layak. Tak sedikit dari hakim yang ditempatkan di lokasi terpencil dengan fasilitas terbatas, namun tetap dituntut menjaga independensi dan integritas. “Dalam konteks itu, kenaikan gaji hingga 280 persen bukan angka fantastis, melainkan bentuk keadilan struktural yang selama ini terabaikan,” katanya. Ia menilai banyak hakim muda yang bekerja dengan dedikasi tinggi meskipun harus menghadapi tekanan sosial, isolasi geografis, dan keterbatasan sarana.
Pilihan Editor Apa yang Dilanggar PT Gag Menambang Nikel Raja Ampat
Tinggalkan komentar