Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah secara resmi menerima dan menyatakan akan mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman. Penyerahan dokumen ini dilakukan dalam sebuah audiensi yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/7).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi audiensi tersebut kepada awak media, menjelaskan bahwa pertemuan itu diterima oleh Deputi Informasi dan Data serta Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) beserta tim. “Audiensi ini diinisiasi langsung oleh Pak Menteri,” terang Budi, mengindikasikan proaktifnya Maman Abdurrahman dalam pertemuan ini.
Sebelumnya, nama Maman Abdurrahman memang menjadi sorotan publik menyusul beredarnya sebuah surat edaran yang menggunakan kop Kementerian UMKM. Surat tersebut secara kontroversial mengatasnamakan ‘Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia’ untuk sebuah kegiatan yang disebut “Misi Budaya”.
Dokumen yang memicu polemik itu ditujukan kepada sejumlah perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul.
Dalam surat tersebut, tertera keterangan bahwa penandatanganan dilakukan secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim. Selain itu, tembusan surat juga disebutkan dikirimkan kepada Menteri UMKM dan Direktorat Eropa I-II Kementerian Luar Negeri, menambah kompleksitas isu yang beredar.
Merespons gejolak informasi yang berkembang, Maman Abdurrahman kemudian berinisiatif mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi langsung. Ia menegaskan bahwa kunjungan ke lembaga antirasuah ini adalah murni atas kehendaknya sendiri.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam forum audiensi tersebut, ada dua poin utama yang dibahas. “Yang pertama terkait isu yang memang sedang ramai diperbincangkan di media, dan yang kedua terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi, khususnya di Kementerian UMKM,” papar Budi, menguraikan agenda pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, Maman Abdurrahman juga menyerahkan sejumlah dokumen klarifikasi. Dokumen-dokumen ini berkaitan langsung dengan isu perjalanan istrinya ke luar negeri yang telah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan media.
“Terkait dengan isu yang ramai diperbincangkan di media, tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK,” tutur Budi. Ia menambahkan, “Tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut untuk mendalami fakta yang ada.”
Meskipun jenis spesifik dari dokumen yang diserahkan tidak disebutkan, KPK menegaskan komitmennya untuk mempelajari seluruh berkas tersebut secara mendalam. “Kami akan pelajari dokumen-dokumen tadi yang sudah disampaikan dan kami mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif,” ajak Budi, menekankan pentingnya partisipasi publik. Ia melanjutkan, “Karena kami melihat ini juga bagian dari pelibatan masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja pemerintahan,” menegaskan peran krusial masyarakat dalam pengawasan.
Lebih dari itu, KPK turut menyoroti pentingnya upaya pendampingan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian UMKM. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya sejumlah program prioritas besar yang tengah dipersiapkan oleh kementerian tersebut.
Budi menjelaskan urgensi ini, “Karena memang di Kementerian UMKM sedang ada beberapa program prioritas yang tentu juga butuh pendampingan, upaya-upaya pencegahan korupsi.” Ia melanjutkan, tujuannya adalah agar “anggaran yang nanti digelontorkan, disiapkan untuk program-program tersebut juga dapat dilakukan, dapat dilaksanakan ya dengan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga kita bisa mitigasi adanya celah-celah rawan terjadinya korupsi,” pungkasnya, menekankan komitmen terhadap tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Tinggalkan komentar